Kapolda Sumbar Brigjen. Pol. Ino Suripno mengakui keberadaan kelompok radikal (teroris) di Sumatera Barat masih ada. Hal itu diungkapkan saat diskusi dengan Komisi I DPR RI di kantor Gubernuran, Senin (15/01). “Sejak ancaman terhadap peledakan salah satu café di Bukittinggi, kita tetap waspada dan melakukan pantauan berdasarkan data yang dikirim dari pusat,” ujar Ino menjawab pertanyaan Anggota Komisi I Bagus Suryama dari PKS. Ino mengatakan. Polda Sumbar memiliki data lengkap mengenai pelaku teroris yang menjadi isu nasional. Hanya saja, kewenangan yang diberikan pusat sebatas melakukan pemantauan. Dengan kewenangan tersebut, Polda hanya mengawasi/memata-matai aksi kelompok masyarakat yang terlibat isu teroris. “Kita hanya diberikan wewenang untuk memantau gerakan dan itu terus dilakukan. Sedangkan penindakannya langsung dilakukan Densus 88 Mabes Polri,” ujar Kapolda. Secara keseluruhan, Ino menilai pemantauan yang dilakukan penyidik Polda sumbar dimulai dengan mengawasi setiap kegiatan sekelompok masyarakat yang dinilai pusat sebagai teroris dan kondisi keamanan menjelang Pemilu tergolong stabil. Tidak terlihat gejolak-gejolak buruk yang menghambat jalannya Pemilu. Situasi kondusif tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah petinggi agama dan adat Minang. Menurut Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman, keamanan di Sumbar cukup kondusif dengan kinerja dari Kepolisian (Polda Sumbar), hingga hari ini kondisi keamanan Sumbar cukup kondusif,” jelas Marlis. Marlis minilai, gejolak keamanan di Sumbar lebih sering ditimbulkan mesyarakat dari luar Sumbar. PENGANIAYAAN OLEH OKNUM TNI Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Effendi Yusuf mempertanyakan kasus yang menimpa 3 wartawan TV nasional dan pemukulan terhadap aparat Kepolisian yang dilakukan oknum aparat TNI. “Saya mohon kejelasan tentang kasus tersebut. Sampai dimana proses hukumnya,” kata Slamet Effendi Yusuf di hadapan forum. Disamping itu, Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga mengecam tindakan oknum aparat TNI Batalyon 133 Yudha Sakti Kompi C Siteba Padang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap 3 pewarta televisi nasional di Padang. “Jangan lagi ada tindakan kekerasan oleh oknum TNI terhadap Pers, antar sesama aparat maupun terhadap anggota masyarakat lainnya. Kami minta Danrem dan jajaran Muspida lainnya tuntaskan kasus ini secepatnya, jika memang terbukti oknum TNI bersalah harus segera diproses,” ujar Theo menegaskan kepada Danrem 032 Wirabraja Danu Nawawi dan segenap Muspida Sumbar. Penegasan itu diungkapkan Theo setelah anggota Komisi I DPR RI Slamet Effendi Yusuf meminta Danrem 032 menjelaskan tindakan pelemparan batu yang dilakukan oknum TNI kepada 3 orang wartawan Sumbar. Pada kesempatan itu, Danrem 032 Danu Nawawi dengan nada suara sangat pelan menjelaskan duduk persoalan tindak kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi pengejaran pelaku penjambret oleh anggota Polantas Padang yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Aksi jambret diduga dilakukan oknum anggota TNI dan mencoba melarikan diri ke Markas Kompi C Siteba Padang. Di markas itu para wartawan televisi nasional tersebut mendapati anggota Polantas yang mengejar pelaku jambret itu telah babak belur dihajar sejumlah aknum TNI Kompi C. “Persoalan dengan aparat Kepolisian sudah kami selesaikan secara kekeluargaan, sedangkan dengan wartawan masih diproses. Dan sebelumnya dia juga telah mengatakan kalau sudah minta maaf kepada seluruh wartawan, termasuk kepada 3 wartawan yang menjadi korban tersebut. Saat ini kasus itu tengah disidik Detasemen Polisi Militer (Den POM) TNI dan hasil visum juga sudah ada ,” ujar Danu saat memaparkan kronologis kejadian dihadapan para anggota Komisi I DPR RI. Slamet Effendi Yusuf, mengatakan bahwa sebagai pimpinan Danrem harus tegas terhadap internal. Sehingga masyarakat tidak beranggapan reformasi di tubuh TNI, terjadi di tingkat pimpinan saja namun tidak menyentuh lapisan bawah. Dia berharap masyarakat menghormati profesi yang disandang seseorang, baik itu wartawan, TNI, polisi, tukang becak, pedagang dan lain sebagainya. Khusus wartawan aparat diharapkan bisa mengetahui lingkungan kerjanya. Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga menghimbau anggota TNI untuk menghilangkan sikap kekerasan dalam menjalankan tugasnya. “Tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan TNI pada masyarakat termasuk wartawan yang sedang menjalankan tugas,” ujar Theo. Ketua DPP Golkar itu berharap kasus kekerasan oleh anggota TNI tidak seharusnya terjadi ditengah reformasi ditubuh lembaga pertahanan Negara tersebut. Menurut data yang dilansir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, angka kekerasan yang dilakukan anggota TNI masih tinggi dan kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI diusut secara tuntas, tegas Theo. Menurut anggota Komisi I DPR Bagus Suryama, pemerintah mesti mengambil sikap tegas untuk mempercepat reformasi ditubuh TNI. Tiga agenda besar yang telah dikerjakan Tim Komisi I untuk melakukan perubahan ditubuh TNI masih belum ditanggapi presiden. Kekerasan yang dilakukan anggota TNI menjadi ancaman bagi Negara. “Sejauh ini anggaran pemerintah ketubuh TNI baru sepertiga dari normal,” ujar Suryama politikus dari PKS. Buruknya kesejahteraan TNI tersebut mendorong munculnya perilaku buruk pada sejumlah oknum prajurit TNI. Di tahun 2009 pemerintah menurunkan alokasi anggaran pertahanan di 2009. Tahun Anggaran (TA) 2009 anggaran TNI mencapai Rp. 35 triliun, lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp. 36,39 triliun. Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman mengakui bantuan Pemerintah Propinsi pada sejumlah Muspida terhitung nihil. “Kalau kita beri bantuan ini akan dipertanyakan BPK, bisa-bisa kita berurusan dengan Kejaksaan,” ujar Marlis Rahman. (hindra).